ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN PENDIDIKAN

 (Pada Negara-negara Maju dan berkembang)

Beberapa pertanyaan...

1.      Bagaimana Kebijakan Pendidikan di Negara-negara maju dan berkembang?

Kebijakan Pendidikan pada Negara Maju

Keberhasilan pendidikan suatu negara tentu dapat menentukan keberhasilan negara tersebut. Atas dasar itu pulalah, negara-negara yang dapat dikatakan maju tentu menjadi pusat perhatian untuk dilakukan penelitian atas keberhasilan atau kesuksesan negara tersebut. Dan, sebagai faktor kunci keberhasilan suatu negara, pendidikan dari negara-negara yang dianggap maju tentu menjadi primadona penelitian dari negara-negara lain yang ingin mengikuti jejak kemajuannya.

Bila dianalisis secara komparatif, kebijakan pendidikan sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan suatu Negara oleh karena itukeberadaan pendidikan komparatiftak lepas dari pendidikan internasional yang dapat dikatakan sebagai asal muasal ilmu penidikan komparatif berasal.

Dalam proses meningkatkan kemajuan pendidikan tersebut, munculah ide untuk melakukan studi perbandingan atas negara-negara lain, khususnya negara-negara maju. Studi perbandingan dalam dunia pendidikan inilah dikenal dengan nama perbandingan pendidikan.

Menurut Nicholas Hans, pendidikan perbandingan sebagai sebuah disiplin ilmu terletak pada batasan antara kemanusiaan dan ilmu pengetahuan, ia menyerupai filsafat yang mana menjadi pondasi dari hal tersebut. (Nicholas Hans, The Historical Approach to Comparative Education, (www.springerlingk.com) h. 1)

Jika perbandingan pendidikan dapat dikategorikan sebagai perbandingan kebijakan publik atau Comparative Public Policy, dimana menurut Feldman (1978) ; perbandingan kebijakan public adalah suatu metode mempelajari kebijakan publik (meliputi proses kebijakan, hasil kebijakan dan dampak kebijakan) yang dilakukan dengan mengadopsi pendekatan “comparative”. Yaitu membandingkan kebijakan tertentu dengan kebijakan yang lain yang ada di negara tertentu dengan yang ada di negara lain. Heidenheimer, et al., (1990), memberi penegasan yang lebih khusus, dengan menyatakan bahwa perbandingan kebijakan public adalah studi tentang bagaimana, mengapa, dan dampak apa yang ditimbulkan dari adanya tindakan pemerintah dan tidak bertindaknya pemerintah.

(Ulul Albab, Perbandingan Kebijakan Pendidikan AS-Indonesia

(muhlis.wordpress.com/perbandingan-pendidikan/) Bab I Pendahuluan h. 1)

Dengan semakin meningkatnya aneka upaya pendidikan internasional yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan dunia yang lebih harmonis yang melibatkan ahli-ahli dalam Negara yang kemudian secara penerapanya diaplikasikan pada siostem pendidikan dinegara-negara yang berproses untuk maju.

Sebut saja diantara Negara-negara yang maju yaitu: Amerika Serikat dan Jepang.

1.    Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah Negara yang sangat maju ditinjau dari sisi perekonomian dan system politiknya yang demokratis yang paling banyak menjadi rujukan dunia. Hal tersebt tidak lepas dari kebijakan pendidikan yang ada dinegara tersebut yang mencerminkan sebagai Negara yang maju di era globalisasi masa kini. Pemerintah membangun system pendidikan menjadi dua kelompok:

a.       Public school, yang dibiayai oleh pemerintah sepenuhnya, dan

b.  Private school, yaitu sekolah yang didanai oleh masyaraka, dan sebagaian dibantu oleh pemerintah.

Dalam penerapannya, pengelolaan pendidikan lebih diserahkan kepada menejemen sekolah daripada ditentukan oleh pemerintah (MBS, Menejemen Berbasis Sekolah). Otonomi pendidikan berada pada sekolah, bukan pada lembaga Pembina baik ditingkat Negara bagian maupun kota. Sebagaimana dikemukakan Johnson dkk, mbahwa meskipun struktur pendidikan nampaknya top-down, tetapi karena di “bottom” terdapat para professional pengajar atau guru dan menejer sekolah yang handal maka merekalah yang mempunyai otonomi pendidikan. Karena merekalah yang paling menguasai urusan pendidikan yang sebenarnya. (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 290)

 Karakteristik utama system pendidikan Amerika Serikat adalah berkarakter desentralisasi. Pemerintah federal, Negara bagian, danpemerintah daerah memiliki aturan dan tanggung jawab administrasi masing-masing yang sangat jelas. Amerika Serikat tidak mempunyai system pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional. Namun bukan berarti pemerintah federal tidak memberikan arah dan pengaruhnya terhadap masalah pendidikan. Badab Legislatif, Judikatif dan Eksekutif federal sangat aktif dalam proses pembuatan keputusan mengenai pendidikan.

2.    Jepang

Jepang mempunyai penduduk yang homogen, yaitu terdiri dari 99.4 % orang jepang. Bahasa jepang dipakai sebagai bahasa resmi dan dipakai mulai dari persekolahan samapai perguruan tinggi. Sebagian besar anak-anak dijepang memasuki taman kanak-kanak. Kemudian pada usia enam tahun mereka mulai masuk sekolah dasar yang wajib bagi semua orang, berlangsung selama enam tahun. Sekolah pertama adalah termasuk pendidikan wajib.

System pendidikan di jepang memiliki kemiripan pada system di Indonesia, dimana jenjang pendidikannya melalui 4 tahap secara umumnya yaitu, 6-3-3-4 artinya siswa harus melewati 6 tahun untuk tahap pendidikan dasar, 3 tahun sekolah mengengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, dan 4 tahun Perguruan Tinggi. Hal tersebut dikarenakan Negara Indonesia merupakan bekas Negara jajahan jepang sehingga sebagian sistem pendidikan Negara jepang masih diterapkan dinegara Indonesia dengan sedikit perubahan dimana Negara kita lebih memfokuskan pada pelajaran logika dan penilaian hasil akhir semester sebagai penentu kelulusan siswa, sedangkan di Negara jepang lebih memfokuskan pada pengembangan watak kepribadian dalam kaitannya terhadap kehidupan sehari-hari dan penilaian ditentukan oleh guru/ dosen kelas dengan melihat kinerja belajar siswa sehari-hari sebagai penentu kelulusan.

Negara jepang merupakan Negara yang sukses dalam memajukan pendidikanya terlihat pada pengaturan system pendidikannya yang tertata dengan baik dimana seluruh lembaganya bekerjasama dan melaksanakan perananya masing-masing secara optimal mulai dari lembaga administrasti, lembaga pendidikan, lembaga pengawas kurikulum, dll. Serta adanya dukungan yang baik antara pemerintah, kepala sekolah, guru, murid dan orang tua yang turut berperan terhadap majunya pendidikan dinegara tersebut. Kerjasama yang baik antara seluruh komponen Negara inilah yang mampu membawa kesuksesan Negara jepang hingga mampu mencapai seluruh tujuan-tujuan pendidikan yang dicanangkan kurang dari 25 tahun dan tercatat sebagai Negara dengan kualitas dan sistempendidikan terbaik se-Asia, sungguh prestasi yang mengagumkan.

Pendidikan wajib yang diberikan secara gratis dinegara tersebut menandakan bahwa pemerintahan disana memang amat memperdulikan Sumber Daya Manusia di negaranya dan menjadi bukti bahwa system administrasi Negara jepang memang berjalan dengan baik dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan negaranya termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang bermutu dalam proses belajar mengajar.

Budaya disiplin waktu dan kerja keras Negara jepang yang sejak dahulu diajarkan dari leluhur-leluhur mereka selalu mereka tanamkan di dalam kehidupan sehari-hari turut berpengaruh pada kemajuan Negara ini.  

Kebijakan Pendidikan pada Negara berkembang

Kemudian kebijakan pendidikan pada Negara berkembang belum mampu untuk mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas, meskipun ada tetapi belum menyeluruh. Negara berkembang ini merupakan Negara yang baru memulai untuk bangkit mengadakan pembangunan berbagai aspek kehidupannya, baik secara ekonomi, social, budaya, politik, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Suatu Negara digolongkan Negara berkembang jika Negara tersebut belum dapat mencapai tujuan oembangunan yang telah ditetapkan atau belum dapat menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan, sebut saja Negara Indonesia dan Myanmar. Dsb. 

Kebijakan Negara berkembang umumnya berasal dari warisan kebijakan pendidikan kaum kolonial. Dikatakan demikian karena Negara-negara berkembang pada saat baru pertama kali merdeka belum sempatmembangun kebijaksanaan pendidikannya sendiri berdasarkan kebutuhan realistic rakyatnya. Oleh karenanya kebijakan yang adan merupakan hasil dari warisan kaum kolonial.                 

           2.      Aspek atau bidang apa yang paling menonjol/ signifikan dalam mencapai Negara yang maju?

Tentunya aspek yang menonjol atau signifikan dalam mencapai Negara yang maju adalah pada ranah pendidikannya dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal memutuskan suatu kebijakan dalam pendidikan. Hal itu menjadi tolak ukur dalam pengadaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bermutu. Dalam hal ini, tenaga pengajar/ ahli lebih ditakankan untuk mewujudkan ha tersebut, yakni SDM yang berkualitas dan cerdas secara menyeluruh. Karena dari tenaga pengajar/ gurulah awla terbentuknya generasi yang hebat yang mencetak kader pemimpin bangsa.